APAKAH KOTA BIMA LAYAK MENJADI IBU KOTA PROVINSI SUMBAWA? SEBUAH ANALISIS ARGUMENTATIF

Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi dua entitas administratif Provinsi Lombok dan Provinsi Sumbawa telah menjadi wacana yang terus mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Dalam skenario pemekaran ini, muncul pertanyaan mendasar: siapakah yang paling layak menjadi ibu kota Provinsi Sumbawa? Dari berbagai opsi yang tersedia, Kota Bima tampil sebagai kandidat paling kuat dan rasional, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, maupun kapasitas sumber daya manusia.

A. Infrastruktur Termaju di Pulau Sumbawa

Kota Bima adalah kota dengan infrastruktur paling lengkap dan modern di seluruh Pulau Sumbawa. Kota ini memiliki Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, yang melayani penerbangan reguler ke berbagai kota besar, serta Pelabuhan Bima sebagai pelabuhan strategis yang menopang distribusi barang dan mobilitas antarpulau. Aksesibilitas ini menjadikan Kota Bima sebagai simpul konektivitas penting, tidak hanya bagi wilayah timur Sumbawa, tetapi juga sebagai pintu gerbang ke kawasan timur Indonesia.

B. Sentra Ekonomi dan Perdagangan Regional

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Sumbawa, Kota Bima telah menjadi motor penggerak aktivitas perdagangan dan jasa. Peran Kota Bima tidak hanya terbatas pada wilayah administratifnya, tetapi menjangkau hingga Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, bahkan sebagian Sumbawa bagian timur. Banyak kegiatan usaha kecil menengah (UKM), pusat grosir, pasar induk, dan lembaga keuangan bertempat di kota ini, memperlihatkan vitalitas ekonominya sebagai pusat provinsi.

C. Pengalaman Pemerintahan dan Kapasitas Pelayanan Publik

Berstatus sebagai kota otonom sejak tahun 2002, Kota Bima telah memiliki pengalaman lebih dari dua dekade dalam menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Hal ini menjadikan Kota Bima memiliki infrastruktur pemerintahan yang siap dikembangkan menjadi pusat administrasi tingkat provinsi. Berbagai fasilitas publik, seperti rumah sakit, perguruan tinggi, kantor lembaga vertikal, dan institusi hukum, telah tersedia dan siap mendukung fungsionalitas sebagai ibu kota provinsi.

D. Kapasitas SDM dan Pendidikan yang Kompetitif

Kota Bima memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Sumbawa dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar. Kehadiran berbagai institusi pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, seperti STIH Muhammadiyah, STKIP Taman Siswa, dan Universitas Terbuka cabang Bima, menunjukkan bahwa kapasitas SDM di Kota Bima sangat memadai untuk menunjang birokrasi tingkat provinsi. Ketersediaan tenaga ahli, akademisi, dan aparatur pemerintah menjadi nilai tambah yang jarang dimiliki kota lain di Sumbawa.

E. Stabilitas Sosial dan Kemajuan Perkotaan

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bima menunjukkan kestabilan sosial dan kemajuan tata kelola yang signifikan. Pemerintah kota berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperluas pelayanan publik, serta menata kota secara lebih modern. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kolektif menjadikan Kota Bima sebagai contoh kemajuan perkotaan di wilayah timur NTB.

F. Isu Letak Geografis: Tantangan yang Dapat Diatasi

Salah satu kritik terhadap Kota Bima adalah letaknya yang berada di ujung timur Pulau Sumbawa, dianggap menyulitkan koordinasi pemerintahan dengan wilayah barat. Namun dalam konteks saat ini, di mana konektivitas darat, laut, dan udara semakin berkembang, letak geografis bukan lagi hambatan utama. Justru keberadaan pelabuhan dan bandara internasional di Kota Bima memungkinkan hubungan yang lebih luas dan cepat, termasuk ke provinsi-provinsi tetangga di kawasan timur Indonesia. Banyak provinsi di Indonesia—seperti Papua, NTT, atau Kalimantan Utara—memiliki ibu kota di lokasi geografis yang tidak sentral, tetapi tetap efisien karena didukung infrastruktur dan jaringan birokrasi yang kuat.

Kota Bima, Pilihan Rasional dan Strategis

Melalui analisis berbagai aspek—dari infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, hingga kapasitas sosial—Kota Bima menunjukkan keunggulan signifikan dibandingkan kandidat lainnya. Dengan dukungan politik yang kuat, kesiapan SDM, serta kapasitas infrastruktur yang mumpuni, Kota Bima sangat layak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumbawa.

Pemilihan ibu kota tidak semata-mata soal letak geografis, tetapi lebih pada kapasitas aktual untuk menggerakkan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, Kota Bima telah membuktikan diri sebagai pusat pertumbuhan dan peradaban di Pulau Sumbawa—sebuah poros yang akan mempercepat kemajuan provinsi baru yang diimpikan.